Dukung Prabowo SDA jadi tersangka , Muhaimin Dukung Jokowi kasusnya lenyap , KPK milik siapa ?

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan langkah KPK menjadikan Menteri Agama, yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa ada kepentingan partai politik tertentu dan proses penegakan hukum.

“Jangan sampai kepentingan partai politik dan calon presiden dalam suasana pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum oleh KPK. Kalau KPK melakukan proses penegakan hukum karena pesanan orang-orang politik atau calon presiden maka tunggulah kehancuran proses pemberantasan korupsi dan kehancuran penegakan hukum,” ujar Asep ketika dihubungi wartawan, Kamis (22/5).

Asep melihat dalam situasi pilres seperti ini celah atau lubang untuk mencari kelemahan lawan akan terus dimanfaatkan dan digunakan untuk menjatuhkan.
Oleh karenanya penting bagi KPK agar proses penegakan hukum dilakukan bukan dengan tujuan untuk membela atau menjatuhkan seseorang karena alasan politik.

“Saya melihat perilaku KPK juga aneh. Sikap Ketua KPK yang menikmati isu dia akan dijadikan wapres dan tidak pernah dibantah membuat kekhawatiran bahwa KPK sudah masuk dalam jebakan politik. Masyarakat juga tidak salah jika menilai Samad kini dekat dengan PDI-P dan berpihak pada PDI-P karena alasan itu,” tegasnya.

Terlebih sampai saat ini KPK justru menghindari untuk menangani kasus korupsi busway karatan meski sudah dilaporkan oleh beberapa LSM mengenai korupsi di sana, sehingga jika muncul dugaan KPK berpihak pada PDI-P saat ini dari masyarakat tidak bisa disalahkan.

Penangan kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDI-P pun tidak begitu terdengar. Kalau mau menegakkan hukum, maka semuanya harus diperiksa ditangani oleh KPK sehingga tidak muncul kecurigaan.

”Kenapa KPK tidak menyidik juga kasus bus Transjakarta? Padahal di sana sangat jelas sekali unsur korupsinya dilihat dari harga dan kondisi bus yang bekas dana jelek. Kenapa yang jelas seperti ini tidak ditangani? Apa karena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Masyarakat kan akan berpikir seperti ini,” tegasnya.

Dia pun meminta agar seluruh kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang partai ditangani dengan jujur oleh KPK dan jangan dipilih-pilih.
”Kalau memang mau fair, itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi? Hal-hal seperti ini harus dihindari, termasuk semua kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri-menteri dari parpol lainnya,” tegasnya.

Penangan kasus korupsi oleh KPK pun saat ini menjadi tidak jelas, ada kasus korupsi besar seperti Busway ditangani kejaksaan, sementara kasus kecil seperti yang melibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yasin ditangani oleh KPK.
Sementara itu Suryadharma Ali sendiri menanganpi statusnya sebagai tersangka ketika dihubungi wartawan hanya mengatakan belum bisa berkomentar.

“Saya belum bisa komentar apa-apa, kita tunggu dulu saja,” ujarnya tadi malam.

Ditanya, apakah sudah diberitahu soal penetapan statusnya, SDA langsung menjawab, belum diberitahu.

Sementara Ketua Harian Majelis Syariah PPP, KH Nur Iskandar SQ mengaku kaget dengan ditetapkannya Menag sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012-2013.

“Saya kaget. secara pribadi saya tak yakin SDA terlibat, karena ketika baru masuk menjadi Menteri Agama, sudah ada yang merekayasa untuk menjerumuskan dirinya, walau akhirnya rekayasa tersebut ketahuan,” katanya.
Kata KH. Nur Iskandar, di Kementerian Agama banyak yang brutus dan ingin mencelakakan SDA. Dengan peristiwa ini dia banyak muhasabah atau introspeksi, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan dia sabar dan tawakal menghadapi cobaan ini. [sn/dbs/rodjali/voa-islam.com]

– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/24/30565/dukung-prabowo-sda-jadi-tersangka-muhaimin-jokowi-kasusnya-lenyap/#sthash.WIouJ86Y.dpuf

</div>

Menggugat Independensi KPK Kasus Haji Digarap, Kardus Duren Dilupakan

Menakertrans  Muhaimin Iskandar Koruptor 2Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi haji dengan menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka mendapat apresiasi publik. Namun di saat bersamaan, publik juga menggugat langkah KPK yang landai dalam mengungkap kasus korupsi lainnya. Menggugat independensi KPK di musim Pilpres.

Reformasi kelembagaan yang digulirkan Kementerian Agama dengan menggandeng mantan komisioner KPK M Jasin sebagai Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama dan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Haji dan Umroh nyatanya tidak direspons positif oleh KPK.

Anggota Komisi Hukum DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap KPK yang menetapkan Menteri Agama SDA sebagai tersangka dalam kasus haji 2012. Menurut Fahri, upaya KPK ini justru kontraproduktif di tengah upaya reformasi kelembagaan Kemenag.

“Langkah KPK ini justru kontrakproduktif dengan upaya pembenahan yang bertujuan untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi yang merugikan,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (26/5/2014).

Fahri melanjutkan, upaya reformasi kelembagaan yang tengah digulirkan Anggito Abimanyu dan M Jasin bakal terganggu akibat penetapan tersangka SDA dalam kasus korupsi haji. Kehadiran dua tokoh tersebut di Kementerian Agama, dalam pandangan Fahri justru untuk mencegah terjadinya korupsi di Kementerian Agama.

Politikus PKS ini menilai penetapan SDA sebagai tersangka justru memberi kesan bahwa KPK tidak mendukung upaya pembenahan yang dilakukan Kementerian Agama. “Kesannya kan justru KPK tidak suka orang berbenah, entah apa alasan KPK ini,” tambah Fahri.

Sementara sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan penetapan SDA sebagai tersangka korupsi dana haji jangan sampai menimbulkan persepsi ada kepentingan partai politik tertentu dalam proses penegakan hukum. “Jangan sampai kepentingan partai politik dan calon presiden dalam suasana pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum oleh KPK,” ingat Asep.

Dalam pandangan Asep, kondisi menjelang Pilpres 2014 ini terdapat upaya mencari kesalahan pihak lawan. Oleh karenanya, sambung Asep, penting bagi KPK dalam proses penegakan hukum agar tanpa melakukan pertimbangan politik tertentu. Ia menyoroti nama Ketua KPK Abraham Samad yang sempat mencuat sebagai cawapres Jokowi termasuk rumor tentang tawaran Jaksa Agung jika Jokowi terpilih. “Jadi saya melihat perilaku KPK di era jelang Pilpres ini aneh,” tegas Asep.

Tidak sekadar itu, Asep juga menyoroti sikap KPK yang enggan menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta di Pemprov DKI Jakarta. Ia mempertanyakan apakah ada kesepakatan antara Jokowi dengan Abraham Samad. “Apa kaena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Jangan salahkan masyarakat jika ada pemikiran seperti itu,” papar Asep.

Agar KPK dapat bersikap fair dan tidak dituding bermain politik dalam penegakan hukum, Asep menyerukan agar KPK mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi partai politik. Ia menyebut kasus yang sempat dikaitkan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar pada Agustus 2011 lalu. “Itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi juga?” tegas Asep seraya meminta kasus korupsi yang melibatkan menteri dari parpol lainnya juga diusut.

Dalam kasus durian, Jaksa Penuntut KPK telah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun putusan MA pada Oktober 2013 lalu menolak kasasi yang diajukan oleh JPU KPK. Padahal kasasi MA ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menjerat Menakertrans Abdul Muhaimin Iskandar.

KPK tebang pilih SDA Jadi tersangka Muhaimin di biarkan

Menakertrans  Muhaimin Iskandar Koruptor 2Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Abraham Samad disoroti tidak adil dan bahkan cenderung tidak netral menjelang Pilpres 2014 ini. Pasalnya, KPK dengan cepat menjadikan tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) yang berpihak ke Capres Prabowo, tetapi membiarkan kasus dugaan korupsi Menakertrans Muhaimin Iskandar yang merapat ke Capres Jokowi dari PDIP.

Koordinator LSM Nonpartisan Center, Yudistira Trisula Trisakti mendesak pimpinan KPK untuk menunjukan bahwa KPK nonpartisan, maka KPK harus segera ungkap kejahatan BLBI, korupsi Effendi Simbolon dan Olly Dodokambe, korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar, kejahatan pajak perusahaan asing. “Kasus Muhaimin harus diusut,” tandasnya, Jumat (22/5/2014).

Hingga kini, pengusutan kasus dugaan korupsi Muhaimin Iskandar mandeg. Padahal, KPK telah menelusuri dugaan korupsi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu dalam kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Sebagai catatan, KPK sertakan 10 keping Compact Disc (CD) berisi rekaman dugaan keterlibatan Muhaimin dalam kasasi mantan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Kabag Perencanaan dan Evaluasi di Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

“Ada rekaman hasil tracking (sadapan) yang kita masukan,” kata sumber tersebut, Selasa (18/9/2012). KPK menyertakan bukti rekaman itu, semata-mata supaya Mahkamah Agung (MA) dapat melihat pembuktian KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, berharap MA dapat mengabulkan keterlibatan Ketua Umum PKB ini, dalam kasasi Nyoman dan Dadong.

Informasi yang dihimpun, kasasi diajukan karena dalam putusan banding juga tidak menyebut Pasal 55 ayat 1 ke-1 yang mengatur perihal unsur “bersama-sama”. Padahal, dalam tuntutan jaksa menyebut kedua terdakwa bersama-sama dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar menerima suap.

LSM Nonpartisan Center juga menyerukan agar KPK dibersihkan dari kepentingan asing dan kepentingan karier pribadi Abraham Samad untuk menjadi Jaksa Agung RI. “Langkah KPK  menangkap para koruptor dari pimpinan Parpol patut  didukung. Penetapan Suryadarma Ali sebagai tersangka korupsi haji adalah langkah hukum tepat,” tandas Yudistira
“Namun, belakangan tersiar kabar, Abraham Samad telah menunggangi KPK untuk tujuan-tujuan pribadi, menjadi Cawapresnya Jokowi (yang akhirnya gagal), dan kini telah deal untuk jadi Jaksa Agung bila pasangan Jokowi-JK terpilih di Pilpres,” duganya.

Oleh karena itu, Yudistira menengarai apabila KPK saat ini sedang ditumpangi dua kepentingan. Pertama, kepentingan pribadi Abraham yang telah deal dengan Jokowi-JK untuk diangkat menjadi Jaksa Agung RI. “Dalam hal ini, mentalitas Abraham tak berbeda dengan Jokowi, keduanya adalah pemburu jabatan, rela meninggalkan jabatan yang telah dipercayakan demi meraih jabatan yang lebih tinggi. Abraham kini sedang diselidiki Komite Etik KPK karena bermanuver politik untuk jadi Cawapres atau Jaksa Agung bila Jokowi terpilih,” tuturnya.

Baik Jokowi maupun Abraham, lanjut dia, keduanya layak menjadi objek revolusi mental, untuk dicuci mentalnya dari virus mental tamak terhadap jabatan.

Kedua, jelas Yudistira, kepentingan yang  menunggangi KPK adalah kepentingan modal asing, IMF, WB, Amerika, Inggris, dan lain-lain. “KPK dapat bantuan dana besar dari IMF dan World Bank. Duta Besar USA sering bolak balik ke KPK untuk lakukan tekanan politik. KPK tak sentuh kejahatan pajak yang libatkan perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, dan lain-lain,” ungkapnya.

“Kita tahu bahwa Prabowo adalah satu-satunya Capres yang berani katakan akan melakukan nasionalisasi asset asing, yang membuat kekuatan asing, seperti Amerika ketakutan,” tambahnya.

“Bersihkan KPK dari anasir asing! Tangkap koruptor BLBI, dan perushaan asing yang merappok kekayaan alam secara ilegal!” serunya pula.

Menurutnya, Indonesia harus bebas korupsi. “Tapi kita menolak jika lembaga pemberantas korupsi disalahgunakan menjadi alat intelijen asing dalam rangka mengaamankan kepentingan mereka dan menghancurkan nasionlisme Indonesia,” tegasnya.

Ia menilai, KPK telah menjadi senjata ampuh pihak asing khususnya Amerika Serikat (AS) menghajar anasir anasir nasionlis di Indonesia yang dipandang berpotensi menggangu kepentingan AS. “Negara adi daya ini menempatkan FBI di dalam KPK. The FBI Legal Attaché conducts joint, parallel investigations with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK),” bebernya.

Oleh karena itu, menurutnya, wajar kenapa KPK hanya ahli dalam memata matai 24 jam kelompok-kelompok yang dianggap memusuhi AS, namun tidak mau menyetuh koruptor sumber daya alam yang melibatkan perusahaan asing, kasus Penjualaan gas Tangguh, Indosat, koruptor sektor keuangan yang melibatkan modal asing, kasus BLBI yang melibatkan IMF, Century yang melibatkan antek-antek asing di Indonesia.

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-kpk-tak-adil-sda-jadi-tersangka-muhaimin-dibiarkan.html#ixzz35oOrUkjj