koruptor dari pkb

Dugaan Korupsi di Kemenakertrans, Muhaimin Iskandar Dilaporkan ke KPK

Muhaimin Iskandar Koruptor dari PKB Lembaga Pengawasan Untuk Negara Terhadap Virus Korupsi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Senin 9 Juni 2014.

Koordinator Lembaga Pengawasan Untuk Negara Terhadap Virus Korupsi, Syahroni mengatakan, diduga terjadi korupsi terkait pekerjaan/proyek sistem ketenagakerjaan di Kementerian yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu.

Menurut dia, laporan tersebut berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011. “Ditemukan dugaan manipulatif korupsi Rp19 miliar,” kata Syahroni.

Dia menuturkan, atas dugaan tersebut, Kemenakertrans kemudian mengirimkan surat kepada BPK untuk melakukan negosiasi agar dilakukan beberapa hal yang sifatnya penundaan untuk melakukan pembayaran.

“Terhadap negosiasi ini ditemukan ada beberapa penyimpangan. Dari nilai 19 miliar itu, berhasil disepakati dalam action plan dari kekurangan pembayaran atau diduga manipulasi ini didapatkan angka 14 koma sekian miliar,” ujar Syahroni.

Dia menduga terdapat penggelembungan dana dalam proses pekerjaan sistem jaringan informasi dan pengawasan ketenagakerjaan, kekurangan volume bayar dan ketidaksinkronan sistem kontrak yang sedang dilakukan.

Menurutnya, akibat dari penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp19 miliar. Atas dasar itu, Syahroni mengatakan pihaknya mendatangi KPK untuk melaporkan pejabat di Kemenakertrans berinisial MI.

Diduga, orang yang dimaksud adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. “Yang saya laporkan adalah yang bertanggung jawab di Kemenakertrans. Kami pake inisial saja, penguasa yang memegang Kemenakertrans, MI,” ujar Syahroni.

Sementara Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku belum mengetahui mengenai laporan terhadap Muhaimin. Namun menurut Johan, setiap laporan dari masyarakat ke pengaduan masyarakat, akan melewati proses telaah terlebih dahulu. “Setiap pengaduan masyarakat tentu akan ditelaah terlebih dahulu,” kata Johan.

sumber VIVAnews

Advertisements

Dukung Prabowo SDA jadi tersangka , Muhaimin Dukung Jokowi kasusnya lenyap , KPK milik siapa ?

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan langkah KPK menjadikan Menteri Agama, yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa ada kepentingan partai politik tertentu dan proses penegakan hukum.

“Jangan sampai kepentingan partai politik dan calon presiden dalam suasana pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum oleh KPK. Kalau KPK melakukan proses penegakan hukum karena pesanan orang-orang politik atau calon presiden maka tunggulah kehancuran proses pemberantasan korupsi dan kehancuran penegakan hukum,” ujar Asep ketika dihubungi wartawan, Kamis (22/5).

Asep melihat dalam situasi pilres seperti ini celah atau lubang untuk mencari kelemahan lawan akan terus dimanfaatkan dan digunakan untuk menjatuhkan.
Oleh karenanya penting bagi KPK agar proses penegakan hukum dilakukan bukan dengan tujuan untuk membela atau menjatuhkan seseorang karena alasan politik.

“Saya melihat perilaku KPK juga aneh. Sikap Ketua KPK yang menikmati isu dia akan dijadikan wapres dan tidak pernah dibantah membuat kekhawatiran bahwa KPK sudah masuk dalam jebakan politik. Masyarakat juga tidak salah jika menilai Samad kini dekat dengan PDI-P dan berpihak pada PDI-P karena alasan itu,” tegasnya.

Terlebih sampai saat ini KPK justru menghindari untuk menangani kasus korupsi busway karatan meski sudah dilaporkan oleh beberapa LSM mengenai korupsi di sana, sehingga jika muncul dugaan KPK berpihak pada PDI-P saat ini dari masyarakat tidak bisa disalahkan.

Penangan kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDI-P pun tidak begitu terdengar. Kalau mau menegakkan hukum, maka semuanya harus diperiksa ditangani oleh KPK sehingga tidak muncul kecurigaan.

”Kenapa KPK tidak menyidik juga kasus bus Transjakarta? Padahal di sana sangat jelas sekali unsur korupsinya dilihat dari harga dan kondisi bus yang bekas dana jelek. Kenapa yang jelas seperti ini tidak ditangani? Apa karena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Masyarakat kan akan berpikir seperti ini,” tegasnya.

Dia pun meminta agar seluruh kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang partai ditangani dengan jujur oleh KPK dan jangan dipilih-pilih.
”Kalau memang mau fair, itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi? Hal-hal seperti ini harus dihindari, termasuk semua kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri-menteri dari parpol lainnya,” tegasnya.

Penangan kasus korupsi oleh KPK pun saat ini menjadi tidak jelas, ada kasus korupsi besar seperti Busway ditangani kejaksaan, sementara kasus kecil seperti yang melibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yasin ditangani oleh KPK.
Sementara itu Suryadharma Ali sendiri menanganpi statusnya sebagai tersangka ketika dihubungi wartawan hanya mengatakan belum bisa berkomentar.

“Saya belum bisa komentar apa-apa, kita tunggu dulu saja,” ujarnya tadi malam.

Ditanya, apakah sudah diberitahu soal penetapan statusnya, SDA langsung menjawab, belum diberitahu.

Sementara Ketua Harian Majelis Syariah PPP, KH Nur Iskandar SQ mengaku kaget dengan ditetapkannya Menag sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012-2013.

“Saya kaget. secara pribadi saya tak yakin SDA terlibat, karena ketika baru masuk menjadi Menteri Agama, sudah ada yang merekayasa untuk menjerumuskan dirinya, walau akhirnya rekayasa tersebut ketahuan,” katanya.
Kata KH. Nur Iskandar, di Kementerian Agama banyak yang brutus dan ingin mencelakakan SDA. Dengan peristiwa ini dia banyak muhasabah atau introspeksi, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan dia sabar dan tawakal menghadapi cobaan ini. [sn/dbs/rodjali/voa-islam.com]

– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/24/30565/dukung-prabowo-sda-jadi-tersangka-muhaimin-jokowi-kasusnya-lenyap/#sthash.WIouJ86Y.dpuf

</div>

Menggugat Independensi KPK Kasus Haji Digarap, Kardus Duren Dilupakan

Menakertrans  Muhaimin Iskandar Koruptor 2Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi haji dengan menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka mendapat apresiasi publik. Namun di saat bersamaan, publik juga menggugat langkah KPK yang landai dalam mengungkap kasus korupsi lainnya. Menggugat independensi KPK di musim Pilpres.

Reformasi kelembagaan yang digulirkan Kementerian Agama dengan menggandeng mantan komisioner KPK M Jasin sebagai Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama dan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Haji dan Umroh nyatanya tidak direspons positif oleh KPK.

Anggota Komisi Hukum DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap KPK yang menetapkan Menteri Agama SDA sebagai tersangka dalam kasus haji 2012. Menurut Fahri, upaya KPK ini justru kontraproduktif di tengah upaya reformasi kelembagaan Kemenag.

“Langkah KPK ini justru kontrakproduktif dengan upaya pembenahan yang bertujuan untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi yang merugikan,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (26/5/2014).

Fahri melanjutkan, upaya reformasi kelembagaan yang tengah digulirkan Anggito Abimanyu dan M Jasin bakal terganggu akibat penetapan tersangka SDA dalam kasus korupsi haji. Kehadiran dua tokoh tersebut di Kementerian Agama, dalam pandangan Fahri justru untuk mencegah terjadinya korupsi di Kementerian Agama.

Politikus PKS ini menilai penetapan SDA sebagai tersangka justru memberi kesan bahwa KPK tidak mendukung upaya pembenahan yang dilakukan Kementerian Agama. “Kesannya kan justru KPK tidak suka orang berbenah, entah apa alasan KPK ini,” tambah Fahri.

Sementara sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan penetapan SDA sebagai tersangka korupsi dana haji jangan sampai menimbulkan persepsi ada kepentingan partai politik tertentu dalam proses penegakan hukum. “Jangan sampai kepentingan partai politik dan calon presiden dalam suasana pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum oleh KPK,” ingat Asep.

Dalam pandangan Asep, kondisi menjelang Pilpres 2014 ini terdapat upaya mencari kesalahan pihak lawan. Oleh karenanya, sambung Asep, penting bagi KPK dalam proses penegakan hukum agar tanpa melakukan pertimbangan politik tertentu. Ia menyoroti nama Ketua KPK Abraham Samad yang sempat mencuat sebagai cawapres Jokowi termasuk rumor tentang tawaran Jaksa Agung jika Jokowi terpilih. “Jadi saya melihat perilaku KPK di era jelang Pilpres ini aneh,” tegas Asep.

Tidak sekadar itu, Asep juga menyoroti sikap KPK yang enggan menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta di Pemprov DKI Jakarta. Ia mempertanyakan apakah ada kesepakatan antara Jokowi dengan Abraham Samad. “Apa kaena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Jangan salahkan masyarakat jika ada pemikiran seperti itu,” papar Asep.

Agar KPK dapat bersikap fair dan tidak dituding bermain politik dalam penegakan hukum, Asep menyerukan agar KPK mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi partai politik. Ia menyebut kasus yang sempat dikaitkan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar pada Agustus 2011 lalu. “Itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi juga?” tegas Asep seraya meminta kasus korupsi yang melibatkan menteri dari parpol lainnya juga diusut.

Dalam kasus durian, Jaksa Penuntut KPK telah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun putusan MA pada Oktober 2013 lalu menolak kasasi yang diajukan oleh JPU KPK. Padahal kasasi MA ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menjerat Menakertrans Abdul Muhaimin Iskandar.