menteri korupsi

KPK tebang pilih SDA Jadi tersangka Muhaimin di biarkan

Menakertrans  Muhaimin Iskandar Koruptor 2Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Abraham Samad disoroti tidak adil dan bahkan cenderung tidak netral menjelang Pilpres 2014 ini. Pasalnya, KPK dengan cepat menjadikan tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) yang berpihak ke Capres Prabowo, tetapi membiarkan kasus dugaan korupsi Menakertrans Muhaimin Iskandar yang merapat ke Capres Jokowi dari PDIP.

Koordinator LSM Nonpartisan Center, Yudistira Trisula Trisakti mendesak pimpinan KPK untuk menunjukan bahwa KPK nonpartisan, maka KPK harus segera ungkap kejahatan BLBI, korupsi Effendi Simbolon dan Olly Dodokambe, korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar, kejahatan pajak perusahaan asing. “Kasus Muhaimin harus diusut,” tandasnya, Jumat (22/5/2014).

Hingga kini, pengusutan kasus dugaan korupsi Muhaimin Iskandar mandeg. Padahal, KPK telah menelusuri dugaan korupsi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu dalam kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Sebagai catatan, KPK sertakan 10 keping Compact Disc (CD) berisi rekaman dugaan keterlibatan Muhaimin dalam kasasi mantan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Kabag Perencanaan dan Evaluasi di Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

“Ada rekaman hasil tracking (sadapan) yang kita masukan,” kata sumber tersebut, Selasa (18/9/2012). KPK menyertakan bukti rekaman itu, semata-mata supaya Mahkamah Agung (MA) dapat melihat pembuktian KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, berharap MA dapat mengabulkan keterlibatan Ketua Umum PKB ini, dalam kasasi Nyoman dan Dadong.

Informasi yang dihimpun, kasasi diajukan karena dalam putusan banding juga tidak menyebut Pasal 55 ayat 1 ke-1 yang mengatur perihal unsur “bersama-sama”. Padahal, dalam tuntutan jaksa menyebut kedua terdakwa bersama-sama dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar menerima suap.

LSM Nonpartisan Center juga menyerukan agar KPK dibersihkan dari kepentingan asing dan kepentingan karier pribadi Abraham Samad untuk menjadi Jaksa Agung RI. “Langkah KPK  menangkap para koruptor dari pimpinan Parpol patut  didukung. Penetapan Suryadarma Ali sebagai tersangka korupsi haji adalah langkah hukum tepat,” tandas Yudistira
“Namun, belakangan tersiar kabar, Abraham Samad telah menunggangi KPK untuk tujuan-tujuan pribadi, menjadi Cawapresnya Jokowi (yang akhirnya gagal), dan kini telah deal untuk jadi Jaksa Agung bila pasangan Jokowi-JK terpilih di Pilpres,” duganya.

Oleh karena itu, Yudistira menengarai apabila KPK saat ini sedang ditumpangi dua kepentingan. Pertama, kepentingan pribadi Abraham yang telah deal dengan Jokowi-JK untuk diangkat menjadi Jaksa Agung RI. “Dalam hal ini, mentalitas Abraham tak berbeda dengan Jokowi, keduanya adalah pemburu jabatan, rela meninggalkan jabatan yang telah dipercayakan demi meraih jabatan yang lebih tinggi. Abraham kini sedang diselidiki Komite Etik KPK karena bermanuver politik untuk jadi Cawapres atau Jaksa Agung bila Jokowi terpilih,” tuturnya.

Baik Jokowi maupun Abraham, lanjut dia, keduanya layak menjadi objek revolusi mental, untuk dicuci mentalnya dari virus mental tamak terhadap jabatan.

Kedua, jelas Yudistira, kepentingan yang  menunggangi KPK adalah kepentingan modal asing, IMF, WB, Amerika, Inggris, dan lain-lain. “KPK dapat bantuan dana besar dari IMF dan World Bank. Duta Besar USA sering bolak balik ke KPK untuk lakukan tekanan politik. KPK tak sentuh kejahatan pajak yang libatkan perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, dan lain-lain,” ungkapnya.

“Kita tahu bahwa Prabowo adalah satu-satunya Capres yang berani katakan akan melakukan nasionalisasi asset asing, yang membuat kekuatan asing, seperti Amerika ketakutan,” tambahnya.

“Bersihkan KPK dari anasir asing! Tangkap koruptor BLBI, dan perushaan asing yang merappok kekayaan alam secara ilegal!” serunya pula.

Menurutnya, Indonesia harus bebas korupsi. “Tapi kita menolak jika lembaga pemberantas korupsi disalahgunakan menjadi alat intelijen asing dalam rangka mengaamankan kepentingan mereka dan menghancurkan nasionlisme Indonesia,” tegasnya.

Ia menilai, KPK telah menjadi senjata ampuh pihak asing khususnya Amerika Serikat (AS) menghajar anasir anasir nasionlis di Indonesia yang dipandang berpotensi menggangu kepentingan AS. “Negara adi daya ini menempatkan FBI di dalam KPK. The FBI Legal Attaché conducts joint, parallel investigations with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK),” bebernya.

Oleh karena itu, menurutnya, wajar kenapa KPK hanya ahli dalam memata matai 24 jam kelompok-kelompok yang dianggap memusuhi AS, namun tidak mau menyetuh koruptor sumber daya alam yang melibatkan perusahaan asing, kasus Penjualaan gas Tangguh, Indosat, koruptor sektor keuangan yang melibatkan modal asing, kasus BLBI yang melibatkan IMF, Century yang melibatkan antek-antek asing di Indonesia.

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-kpk-tak-adil-sda-jadi-tersangka-muhaimin-dibiarkan.html#ixzz35oOrUkjj

Diduga Korupsi, Muhaimin Iskandar Dilaporkan ke KPK

Kasus Korupsi Muhaimin Iskandar

Sejumlah orang yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan untuk Negara terhadap Virus Koruptor melaporkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut kuasa hukum pelapor, Sahroni, pria yang akrab disapa Cak Imin itu terlibat dalam dugaan penyimpangan dan manipulasi proyek pekerjaan pengadaan Sistem Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans.

“Kami ke sini (Gedung KPK) atas dugaan pekerjaan fiktif, mark-up, kekurangan volume, dan penyimpangan spesifikasi kontrak yang dilakukan Kemenakertrans,” ujar Sahroni di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Sahroni mengatakan, dugaan penyimpangan itu berawal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBN tahun 2011 di Kemenakertrans terhadap pekerjaan sistem jaringan informasi. Dari data itu diperkirakan kerugian negara mencapai Rp19 miliar.

“Yang bertanggung jawab di Kemenakertrans yaitu MI,” katanya.

Karena dugaan kecurangannya diketahui BPK, pimpinan Kemenakertrans juga diduga melakukan negosiasi dengan BPK untuk meminta keringanan pembayaran kerugian negara.

“Semula pembayaran Rp19 miliar, lalu menjadi Rp14 miliar lebih. Pembayaran Rp14 miliar itu dilakukan juga dengan dicicil sesuai dengan Plan of Action (POA),” terangnya.

Atas data ini pula, pihaknya meminta KPK untuk menyelidiki dan mengusut dugaan penyimpangan dan manipulasi di Kemenakertrans tersebut.